PEMIKIRAN ISLAM KONTEMPORER DI INDONESIA (BIDANG SOSIAL-KEAGAMAAN)

Oleh : M. Iqbal Juliansyah Zen[1]

PENDAHULUAN

            Islam sebagai agama yang satu yang bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah ternyata menimbulkan perlbagai versi penafsiran yang bervariatif. Hal ini wajar saja dikarenakan setiap orang pasti memilki perspektiynya sendiri dalam mengartikan, memaknai serta menafsirkan segala sesuatu termasuk didalamnya al-Quran maupun as-Sunnah (sumber syariat Islam). Perbedaan perpektif inilah yang kemudian menimbulkan pemahaman-pemahaman yang beranekaragam pula. Adapun faktor yang kemungkinan mempengaruhi adanya perbedaan pandangan dalam pengintrepretasikan sumber syariat itu disebabkan oelh beberapa faktor diantaranya situasi sosiologis, kultural, dan intelektual.

ETOS KERJA SEORANG MUSLIM

Oleh : M. Iqbal Juliansyah Zen[1]

PENDAHULUAN

            Sudah menjadi kewajiban manusia sebagai makhluk yang memiliki banyak kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya untuk bekerja guna memenuhinya. Seorang Muslim haruslah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Tidaklah semata hanya berorientasi pada kehidupan akhirat saja, melainkan pula untuk memikirkan kepentingan keduniaan. Untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat maka wajiblah seorang muslim untuk bekerja.

HUKUM GADAI / AGUNAN DALAM ISLAM

Oleh : M. Iqbal Juliansyah Zen[1]

PENDAHULUAN

            Islam agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong di antara mereka. Karena itulah, kita sangat perlu mengetahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, di antaranya tentang interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan perpindahan harta dari satu tangan ke tangan yang lain. Utang-piutang terkadang tidak dapat dihindari, padahal banyak muncul fenomena ketidakpercayaan di antara manusia, khususnya di zaman kiwari ini. Sehingga. orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya.

            Realita yang ada tidak dapat dipungkiri, suburnya usaha-usaha pegadaian, baik dikelola pemerintah atau swasta menjadi bukti terjadinya kegiatan gadai ini. Ironisnya, banyak kaum muslimin yang belum mengenal aturan indah dan adil dalam Islam mengenai hal ini. Padahal perkara ini bukanlah perkara baru dalam kehidupan mereka, sudah sejak lama mereka mengenal jenis transaksi seperti ini. Sebagai akibatnya, terjadi kezaliman dan saling memakan harta saudaranya dengan batil.

IDEALISME PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN ALAT PEMERSATU

Oleh : M. Iqbal Juliansyah Zen[1]

PENDAHULUAN

            Akhir-akhir ini pembicaraan yang berkaitan dengan pancasila sebagai dasar negara sedang ramai diperbincangkan dan diungkap kembali. Terbukti ketika penulis menemukan berbagai macam opini dan pembirataan lainnya yang menghiasi pada lembaran media masa maupun lewat media elektronik. Hal ini sangatlah wajar dikarenakan Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi kebebesan bersuara. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural sehingga tidak ada salahnya ketika terjadi suatu isu maka akan banyak pihak yang merespon hal tersebut.

Hukum Islam dan Legislasi Kontemporer Indonesia

            Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia yaitu masyarakat yang pluralistik, masing-masing golongan mempunyai konsepsinya sendiri mengenai hukum yang mengatur kehidupan mereka. Ini merupakan salah satu problem berat yang dihadapi dalam pembentukan Hukum Nasional, karena kebijaksanaan yang ditempuh ialah bahwa hokum yang dapat diterima oleh semua warga Negara tanpa melihat pada asal keturunan dan agama, sebagaimana yang diinginkan dalam konsepsi Wawasan Nusantara di bidang hokum. Kebijaksanaan yang ditempuh mengenai bahan baku hokum dalam pembinaan Hukum Nasional ialah bahwa bahan-bahan dari sumber manapun akan dimanfaatkan apabila ternyata bahan tersebut sesuai dan serasi dengan kebutuhan hokum seluruh rakyat.

KAIDAH FIQHIYYAH

Oleh : M. Iqbal Juliansyah Zen[1]

Pengertian Kaidah Fiqhiyah

Qawaid merupakan bentuk jamak dari qaidah, yang kemudian dalam bahasa indonesia disebut dengan istilah kaidah yang berarti aturan atau patokan. Ahmad Warson menembahkan bahwa, kaidah bisa berarti al-asas (dasar atau pondasi), al-Qanun (peraturan dan kaidah dasar), al-Mabda’ (prinsip), dan al-nasaq (metode atau cara). 

Qowa’idul fiqiyyah atau kaidah-kaidah fiqih yaitu kaidah-kaidah yang bersifat umum (kulli)yang mengelompokkan masalah-masalah fiqih terperinci menjadi beberapa kelompok yang pula merupakan kaidah atau pedoman yang memudahkan dalam mengistinbathkan (menyimpulkan) hukum bagi suatu masalah yaitu dengan cara menggolongkan masalah-masalah yang serupa dengan suatu kaedah.

Menurut Musthafa az-Zarqa, Qowaidul Fiqhyah ialah : dasar-dasar fiqih yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara’ yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut.[2]

PENGANGKATAN NAZHIR, SYARAT DAN PROSEDUR PENGANGKATANNYA

Oleh : M. Iqbal Juliansyah Zen[1]

Pendahuluan

            Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pewakaf) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya serta dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.[2] Wakaf bertujuan untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Lembaga pengelolaan wakaf sebenarnya merupakan salah satu lembaga Islam yang diperlukan yang sudah ada sejak ratusan tahu yang lalu, yaitu sejak Islam masuk ke Indonesia.Sebenarnya wakaf merupakan lembaga Islam yang potensial apabila dikembangkan guna membantu masyarakat yang tidak mampu, terutama saat kondisi krisis yang berkepanjangan di berbagai bidang, terlebih krisis ekonomi yang menimpa masyarakat Indonesia beberapa tahun yang lalu.

Namun, pada kenyataanya wakaf yang sekarang ini ada di Indonesia belum mampu menanggulangi permasalahan umat terutama dibidang sosial dan ekonomi. Hal ini disebabkan antara lain kerena sumber daya manusia (SDM) dari Nazhir wakaf yang belum profesional atau belum memadai.

Untuk itu perlulah kiranya adanya pembinaan dalam rangka peningkatan profesionalisme kinerja Nazhir wakaf di Indonesia, sehingga harta benda wakaf beserta lembaganya dapat dipelihara, diamankan serta dikembangkan.