رأي أبي حنيفة في وجود ولي الزواج

بقلم: م. إقبال جوليانشاه زين

Post Graduate of Sunan Kalijaga University, Yogyakarta

E-mail : iqbal.zen21@gmail.com

ملخَّص البحث

تناقش هذه المقالة حول موقف الولي في الزواج. وقد كان الهدف من الزواج بالتأكيد تكوين أسرة متناسقة التي تدعى سكينة ومودة ورحمة. ولتحقيق الهدف السامي للزواج، يرى معظم العلماء إلى أهمية وجود الولي في الزواج. كأحد نماذج الحفاظ على حقوق المرأة. على الرغم من أن معظم العلماء ذكر أن الولي أصبح عمودا للزواج، كإندونيسيا،  كما ورد من خلال القوانين الجارية. ومع ذلك، هناك أحد العلماء الذي يختلف مع غيره في هذا الأمر، وهو الإمام أبو حنيفة. حيث أنه رأى أن الولي ليس ركنا من أركان الزواج. والحجة التى قدمه اأبوحنيفة هي حجة القياس. وهو شبه البكر مع الثيب أو الأرملة. فقد كانت المرأة أكثر فهما على نفسها في هذا الأمر. وفقه الإمام أبي حنيفة فيه أكثر معقولية بسبب الظروف الاجتماعية المحيطة بالعاصمة.

الكلمات الدّالة : الولي، الإمام أبوحنيفة، الاجتماعي المدني

 Abstract

This paper discusses about the position of guardian in marriage. A marriage certainly has the goal to establish a harmonious family which in the language of religion called by sakinah, mawadah and rahmah. In order to realize the noble purpose of marriage, the majority of scholars consider it important for the guardianship in a marriage as one of the form to preserve the rights of women who are under guardianship. Although most of scholars argued that the guardian as pillars of marriage as adopted in Indonesia by existing any legislation, however there is one who different from the other scholars, he is Imam Abu Hanifah. According to him, the guardian is not included pillars of a marriage. The arguments is used by Abu Hanifa is analogy (qiyas) that mature girl is actually same as the widow. A woman who has grown up in this case as one who would marry is a person of the most understanding of himself. Imam Abu Hanifa’s frameworks more reasonable caused by the social conditions surrounding that metropolitan. Thus, the socio-civic of someone will affect the thinking constructs.

Keywords : Guardian, Imam Abu Hanifah, social-civic.

Perempuan di Tengah Kekerasan

Oleh: M. Iqbal Zen

Penulis Bina Qalam Indonesia

FENOMENA kekerasan terhadap perempuan nampaknya masih sulit terhindarkan dari “tradisi” manusia. Fenomena kekerasan terhadap perempuan nyata malah semakin meningkat. Hal tersebut difahami dari hasil kajian Komnas Perempuan yang memperoleh data pada tahun 2001 sebanyak 3.160 kasus, kemudian pada tahun 2002 meningkat menjadi 5.163. Hal yang lebih mengagetkan bahwa Komnas Perempuan pada tahun 2007 mencatat kasus sekitar 26.000. Jumlah tersebut ternyata melonjak signifikan pada tahun berikutnya, 2008 yang mencapai 56.000 kasus.

Deretan kasus di atas memunculkan sebuah tanda tanya besar, mengapa dan apa sebabnya kekerasan terhadap perempuan masih saja terjadi? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, memang kita tidak dapat mengeneralisir faktor dan penyebab kekerasan tersebut tetap menggeliat.

PENGANUT TERBANYAK

            Indonesia mengakui enam agama yang diakui secara resmi. Dan terdapat juga beberapa agama kepercayaan yang tumbuh di negara ini. Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama sedang menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Agama. RUU tersebut disebut-sebut sebagai harapan baru dalam pengawalan terhadap hak mereka sebagai warga negara agar terhindar dari segala macam bentuk perbuatan diskriminasi.

Lebih lanjut, masing-masing agama memiliki macam-macam aliran. Pembahasan ini khusus pada aliran dalam Islam. Setidaknya di Indonesia terdapat beberapa aliran yang masyhur. Di antaranya adalah Muhammadiyah (1912), al-Irsyad (1914, Persis (1923) dan Nahdlatul Ulama (1926).

CATATAN PENTING TENTANG ISLAM DI INDONESIA

Judul “Identitas Muslim Indonesia”

            Ada beberapa identitas keIslaman di Indonesia dewasa ini yaitu, pertama, mereka yang menginginkan Islam dewasa ini seperti Islam pada abad pertengahan. Hal itu dengan dalih bahwa Islam pada zaman itu merupakan Islam yang sejati dan telah sempurna sehingga mereka beranggapan bahwa perkembangan zaman, semua budaya dan kebutuhan manusia harus disesuaikan dengan Islam.

           Kedua, mereka yang menginginkan untuk “mensyariahkan” semua aturan kehidupan. Semua aturan pemerintah dalam bentuk perundang-undangan tidak wajib untuk ditaati. Ada pula yang berjualan khilafah. Semua kekacaan akan habis ketika khilafah telah berdiri.

       Ketiga, mereka yang menyadari memandang tidak perlu “mensyariahkan agama”. Semua hukum Islam hendak diamandemen dengan rasio ilmiah. Di antara mereka ada yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah, dan juga sebaliknya.

      Keempat, mereka yang hanya memikirkan urusan akhirat, kepuasan beribadah mahdhah. Tetapi abai terhadap sosial.

        Kelima, mereka yang beranggapan tidak penting segala ritual keagamaan seperti shalat, puasa maupun haji. Bagi mereka yang terpenting adalah dimensi sosial-kemanusiaa.

FIKIH ANTIKORUPSI

Oleh : M. Iqbal Zen*

Masalah korupsi di Indonesia merupakan masalah serius yang tak kunjung terselesaikan. Pelbagai upaya dan daya dikerahkan para penegak hukum untuk memberantas para koruptor. Satu pelaku terungkap, maka dapat dilihat selanjutnya ditemui banyak pula oknum yang melaksanakan hal demikian. Tidak hanya dalam beribadah mereka berjamaah, tetapi dalam kemaksiaatan pun berjamaah. Begitulah memang ironi yang terjadi di negeri kita saat ini.

Akibat korupsi, negara harus menanggung kerugian yang tidak sedikit. Selain itu, tingkat kemiskinan semakin meningkat, pengangguran merajalela hingga pada akhirnya tindak kriminalitas pun semakin meningkat. Korupsi, dalam dimensi yang lebih besar berakibat pada ketidakstabilan politik, pendidikan, kesehatan serta merambah pada sektor pelayanan umum. Andai saja Bung karno, Bung Hatta,  KH. Hasyim Asyari dan para pahlawan negeri ini masih hidup pasti mereka pasti akan tersenyum kecut bahkan berang dengan oknum tersebut.

MTQ DAN TANTANGAN KEBANGSAAN

Oleh: M. Iqbal Zen *

Saat ini Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Propinsi Lampung ke-42 sedang dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka syiar dan dakwah kepada masyarakat untuk lebih mencintai al-Quran sebagai pedoman hidup. Agenda ini mencerminkan adanya perhatian pemerintah terhadap umat Islam khususnya penghargaan bagi mereka yang memang mempunyai kemampuan lebih terhadap al-Quran yang tentu mesti didukung. 

Sebagai agenda yang mengusung misi ‘suci’ illahiah, maka pelaksanaan MTQ harus diorientasikan untuk mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Quran secara praksis di masyarakat. Jauh dari panggung ‘unjuk gengsi’ suatu daerah apalagi agenda bernuasa politis. Semuanya pyur untuk dakwah Islamiyyah. 

MEMBINCANG PEMIMPIN IDEAL

Oleh: Iqbal Zen

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ 

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah. 

(QS. Al-Anbiya [21]:73)

Prolog

L

azim diketahui dalam literatur sejarah Islam, bahwa persoalan yang dipersilihkan pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah persoalan politik, siapa pengganti kekhalifahan (kepemimpinan) selanjutnya. Persoalan itu terselesaikan dengan terpilihnya sahabat Abu Bakar Asy Siddiq sebagai sosok yang menggantikan posisi kekhalifahan saat itu berdasarkan berbagai macam pertimbangan tentunya. Persoalan kepemimpinan itu ternyata kembali terjadi dalam diri umat Islam. Setelah perselisihan yang terjadi antara kaum Anshor dan Muhajirin, kemudian giliran antara sahabat Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyyah bin Abi Sofyan. Perselisihan itu diakhiri dengan terbunuhnya sahabat Ali bin Abi Thalib dan berkuasanya Muawiyah bin Abi Sofyan sebagai khalifah, sekaligus menjadi cikal bakal berdirinya kekuasaan Bani Umayah. 

                Maka, difahami bahwa persoalan kepemimpinan merupakan persoalan klasik di kalangan umat Islam yang cukup mendapatkan perhatian. Menunjuk seorang pemimpin dalam Islam memang adalah suatu hal yang mesti dilakukan (wajib). Bahkan suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang pada intinya manakala ada dua atau tiga orang bepergian secara bersama-sama, maka hendaknya memilih salah satunya sebagai pemimpin. Begitu pentingnya seorang pemimpin sehingga dalam menjadikan seorang pemimpin hendaknya dipilih berdasar pertimbangan yang benar-benar matang sehingga pada akhirnya dapat membawa kepada perbaikan yang lebih luas.